Rabu, 28 Agustus 2013

Anak Pedalaman, Pendidikan, dan Politik



Dewasa ini, tak jarang pemerintah tidak menomersatukan pendidikan bagi anak pedalaman. Padahal bagi para anak pedalaman sebuah pendidikan adalah hal yang paling minim yang mereka dapatkan. Tak sedikit orang yang menyayangkan ketertinggalan sumber ilmu bagi para anak pedalaman. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para aktivis dan volunteer untuk membawa diri mereka ke pedalaman, membantu dengan penuh ikhlas dan tidak dibayar tentunya.

 Telah banyak aksi yang aktivis lakukan namun belum juga dapat membuka mata hati para penduduk kursi empuk di gedung pencakar langit itu. Mungkin hanya beberapa yang melirik tapi tetap belum mencetuskan sebuah perubahan. Anak pedalaman  yang tak mampu berbuat banyak pastinya hanya bisa menunggu dan pasrah. Sebenarnya tak hanya pendidikan yang dirasa tertinggal bagi anak pedalaman, banyak pula hal lain seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebanyakan dari mereka tidak memakai pakaian yang layak, sarana prasarana yang tidak memadai, dan sudah pasti ketertinggalan teknologi dan modernisasi.

Berbeda dengan pendidikan di ibukota dan kota-kota besar, disana semua serba dilengkapi. Mulai dari teknologi yang canggih dalam sistem pembelajaran, kurikulum yang berbasis kompetensi, bangunan sekolah yang bertingkat-tingkat, dan segala hal yang dirasa sangat tidak adil bagi anak pedalaman di pulau dan kota terpencil. Sebenarnya hal ini sangat memprihatinkan bagi orang-orang yang peduli dan bisa saja jadi hal yang sepele bagi orang yang tak tahu diri.

Namun, dibalik ketertinggalan pendidikan bagi anak pedalaman dan ketidakmerataan dana pendidikan di Indonesia ini adalah buah dari ketidakbertanggung jawaban oknum-oknum pemerintah. Ini tentu saja lebih memprihatinkan daripada keadaan anak pedalaman. Para pemerintah yang tentunya tak mudah mendapat jabatan itu perlu mengenyam pendidikan minimal sarjana untuk status dan jabatannya saat ini. Justru ini berkebalikan, mereka yang pintar namun bodoh. Lihat saja kini politik menjadi alasannya, sebuah kekuasaan telah mengubah orang-orang pintar itu menjadi bodoh dan serakah.


20% dana pendidikan yang seharusnya dipergunakan semaksimal mungkin untuk pendidikan di Indonesia malah dipergunakan semaksimal mungkin oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya pendidikan yang tidak merata, ketertinggalan anak pedalaman dan lain sebagainya adalah dampak dari politik  yang merenggut jiwa waras para oknum itu. Kekuasaan membawa mereka menjadi tertutup hatinya dari tanggung jawabnya dan membawa mereka menjadi manusia serakah dan tidak bersyukur. 

Yang dirugikan bukanlah mereka, tapi rakyat Indonesia. Inilah salah satunya mengapa Indonesia sangat sulit untuk maju. Orang pintar saja tidak memaksimalkan otaknya, apalagi orang yang bodoh? Bagaimana Indonesia akan maju? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing tentunya. Jadilah penerus bangsa yang mampu membawa perubahan yang progresif. Janganlah menjadikan politik sebagai tujuan mengusai hal yang bukan hak kita untuk dikuasai. Cobalah ubah cara pandang kita yang berpikir dampak apa yang terjadi kedepannya. Politik bukanlah cara kita merauk segala kekuasaan karena pada hakikatnya yang paling berkuasa adalah Tuhan Yang Maha Esa.